Kasus Raksasa Korupsi Proyek Hambalang

Nama : Angelina Putri R NPM : 25209219 Kelas : 4EB01 Kasus Raksasa Korupsi Proyek Hambalang Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional yang terletak di Bukit Hambalang, Bogor Jawa Barat kembali menunjukkan ragam keanehan. Berbagai persoalan muncul secara beruntun dan kemunculannya kian hari kian menunjukkan bahwa proyek raksasa tersebut sungguh sarat dengan berbagai bentuk praktik penyimpangan. Maka tidak mengherankan bila kemudian, baik media maupun publik mulai menempatkan perhatian yang lebih serius dalam rangka memahami lebih jauh fenomena dan ragam keganjilan apa sesungguhnya yang masih mengendap di bumi Hambalang. Kasus proyek Hambalang menjadi sorotan publik sejak kasus Muhammad Nazaruddin tampil ke permukaan. Dalam perjalanan pembongkaran kasus Nazaruddin, ternyata mengemuka bahwa proyek Hambalang justru sarat dengan praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kalangan. Bahkan nama-nama besar yang kemudian diduga terlibat dalam persoalan korupsi kasus Hambalang justru bermunculan dari kalangan partai berkuasa. Belum tuntas pembongkaran terhadap kasus korupsi yang terjadi dalam proyek Hambalang, kini mencuat ke permukaan masalah baru yang boleh jadi justru merupakan mata rantai berkepanjangan dari kasus-kasus yang telah mengemuka sebelumnya. Ternyata sejumlah bangunan di proyek multiyears itu justru ambruk sebelum berfungsi sebagaimana mestinya. Sampai detik ini, kasus ambruknya sejumlah bangunan itu ditengarai kondisi tanah yang menopang bangunan sangat labil sehingga mengakibatkan tanahnya ambles dan tidak mampu menopang bangunan di atasnya. Apa yang terjadi belakangan ini dalam kasus Hambalang, yaitu seiring amblesnya tanah di lokasi proyek kian menunjukkan bahwa betapa sesungguhnya dugaan korupsi dalam proyek dimaksud bukan lagi sebatas indikasi semata, melainkan sudah menjadi sebuah raksasa korupsi yang memang dilakukan secara besar-besaran. Terbukti dari maraknya persoalan yang melingkupi dan mengiringi perjalanan pembangunan Hambalang. Bahkan kasusnya kian bermunculan satu per satu jauh sebelum bangunannya dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Sederet kejanggalan yang selama ini turut menyelimuti proses pembangunan Hambalang adalah mulai dari perubahan nilai proyek yang mengalami peningkatan cukup drastis. Rencana awal, proyek ini akan dibangun dengan nilai anggaran Rp 125 miliar. Lalu entah dengan pertimbangan apa dan juga dengan proses yang bagaimana, anggarannyapun mengalami pembengkakan hingga mendekati angka 10 kali lipat dari yang dianggarkan sebelumnya. Maka total nilai proyek menjadi Rp 1,2 triliun yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Sejumlah Tanda Tanya Terjadinya penggelembungan anggaran dalam proyek Hambalang tentu menyisakan sejumlah tanda tanya besar. Adalah suatu hal yang wajar bila kemudian dalam suatu proyek membutuhkan adanya penambahan pendanaan. Hal ini bisa dipahami bila ternyata terjadi prediksi yang meselet atau antara perencanaan dan realisasi tidak berjalan seirama. Namun toleransi peningkatan anggaran tentu harus logis. Kalau kemudian peningkatan anggaran dalam suatu proyek justru terjadi peningkatan sebesar 10 kali lipat sebagaimana yang terjadi dalam proyek Hambalang atau kalau kemudian peningkatan anggaran itu justru melebihi dari total nilai anggaran sebelumnya, maka setidaknya ada dua kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya. Pertama, kemungkinan sebuah proyek itu tidak melalui tahapan perencanaan yang matang atau tidak melalui mekanisme yang telah ditentukan. Kemungkinan pertama ini bisa saja terjadi manakala dalam proses awal suatu proyek justru tidak melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan punya keahlian untuk itu. Sehingga jalannya perencanaan menjadi serampangan dan tidak didasarkan pada asumsi-asumsi atau perkiraan yang dilandasi konsep yang cukup matang. Kedua, kemungkinan besar telah terjadi persekongkolan sebelumnya oleh sejumlah pihak dalam rangka mengeruk keuntungan pribadi maupun segelintir orang. Kemungkinan kedua ini lebih sering mengemuka ke permukaan dalam pengerjaan suatu proyek. Dalam situasi semacam ini, nilai suatu proyek merupakan akumulasi dari nilai yang dibutuhkan untuk proses pembangunan dengan persentase keuntungan yang telah disepakati sebelumnya untuk dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa nilai proyek yang sesungguhnya justru jauh lebih kecil dengan nilai dana yang hendak disalahgunakan. Kejanggalan lain yang juga turut mewarnai perjalanan proyek Hambalang adalah terkait kinerja kontraktor yang memenangkan tender proyek raksasa itu. Semula, proyek ini merupakan kerja sama operasi antara PT Adhi Karya dan Wijaya Karya. Lalu kemudian disubkontrakkan ke sejumlah perusahaan lain. Salah satu perusahaan yang mendapatkan subkontrak itu adalah PT Dutasari. Ironisnya pekerkaan yang disubkontrakkan kepada Dutasari justru bukan bidang keahliannya. Dengan demikian, maka Dutasari mensubkontrakkannya lagi ke PT Bestindo Aquatek Sejahtera dan PT Kurnia Mutu. Sumber http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/06/23/102686/raksasa_korupsi_proyek_hambalang/ Komentar Setelah saya membaca artikel mengenai kasus Proyek Hambalang, bagi saya itu sangat memprihatinkan. Alasan Yang pertama karena yang melakukan praktek korupsi pada proyek Hambalang adalah orang Indonesia sendiri dan merupakan Pejabat Pemerintah atau partai penguasa di Indonesia saat ini, yang seharusnya mereka itu tugasnya mengayomi, membimbing dan membina rakyat Indonesia untuk menjadi lebih baik dan memelihara bangsa Indonesia agar tidak ditindas kembali oleh bangsa lain. Meraka bukannya melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi malah menghabiskan uang Negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya uang itu digunakan untuk membangun Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional yang terletak di Bukit Hambalang, Bogor Jawa Barat. Seharusnya pejabat pemerintah itu bertanggung jawab atas tugasnya untuk mempertahankan dan menjaga bangsanya dari segala macam ancaman yang mengganggu, tetapi malah pejabat pemerintah sendiri yang menimbulkan ancaman bagi negaranya sendiri dan berarti pejabat pemerintah tidak bisa mempertanggungjawabkan tugas nya dan sumpah tugasnya. Terlebih lagi Muhammad Nazaruddin merupakan bendahara partai Demokrat yang merupakan partai yang dianut oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Presiden Negara Republik Indonesia. Muhammad Nazaruddin merupakan bendahara partai Demokrat tetapi mengapa Nazaruddin ingin mencorengkan nama partainya sendiri dan dengan Nazaruddin melakukan korupsi berarti Ia tidak atau belum mengerti tentang Etika Profesi Akuntansi. Seharusnya sebagai bendahara, Ia dapat mengatur keuangan partai nya sendiri atau keuangan Negara ini. Karena tidak mungkin, proyek yang awalnya membutuhkan dana sebesar 125 Miliar menjadi menggelembung sebesar 10 kali lipat menjadi 1,2 triliun. Itu bukan dana yang sedikit. Seharusnya pemimpin Negara Indonesia harus dapat memilah – milah yang mana kegiatan yang harus mengeluarkan dana yang besar atau tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu besar itu. Karena daripada dana tersebut dapat menimbulkan peluang untuk korupsi lebih baik digunakan untuk membantu pendidikan masyarakat Indonesia yang masih sangat kurang. Dan saya juga membaca bahwa proyek Hambalang tersebut di subkontrakkan kepada perusahaan lain, salah satunya adalah PT. Dutasari yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang ini. Lalu apa gunanya kemudian pengerjaan proyek itu harus disubkontrakkan kepada Dutasari yang memang tidak punya keahlian untuk itu? Ternyata belakangan diketahui bahwa pemilik Dutasari justru merupakan kader partai penguasa saat ini. Oleh sebab itu, maka menjadi tidak mengherankan terkait dengan apa sesungguhnya motif terselubung yang melatarbelakangi pengalihan pengerjaan proyek dimaksud. Keganjilan lain yang patut dipertanyakan adalah bagaimana sesungguhnya peran pemenang tender dalam pengerjaan proyek ini? Bukankah ketika pemenang tender justru melakukan subkontrak atas suatu proyek ke pihak lain hanya menggambarkan bahwa pemenang tender hanya sekadar perantara? Apakah hal ini juga termasuk sebagai makelar proyek? Kalau dalam satu pengerjaan proyek saja ditemukan rentetan pengerjaan yang begitu berkepanjangan, maka menjadi patut dipertanyakan apa sesungguhnya yang terjadi di balik semua ini. Bukankah semua perusahaan yang terlibat dalam suatu proyek sudah dapat dipastikan akan mencari keuntungan dari proyek yang ditanganinya. Tentu bisa dibayangkan betapa uang negara justru kandas sebelum ditempatkan pada fungsi yang sesungguhnya. Beberapa persoalan inilah yang perlu mendapat perhatian serius dari KPK. Bagaimanapun KPK harus bertindak cepat dan sigap sebelum segala sesuatunya terlanjur lebih buruk. Proyek Hambalang sudah cukup menunjukkan bagaimana raksasa korupsi selama ini telah mengiringi perjalanannya. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan untuk tidak mengusut tuntas berbagai bentuk penyimpangan dalam proyek raksasa ini.